Bahlil Lahadalia Harus Mundur! Front Pengadilan Rakyat Desak Pencopotan Menteri ESDM
Jakarta (infonarasi.com) – Situasi ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar menjadi sorotan berbagai pihak. Kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka pengangguran, serta ketimpangan sosial yang semakin melebar memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Di tengah kondisi ini, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Front Pengadilan Rakyat mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis.
Kelompok ini, yang terdiri dari GMNI Jakarta Selatan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI Jakarta Pusat, GMNI Jakarta Timur, GMNI Jakarta Barat, dan GMNI Kota Tangerang Selatan, menyoroti kebijakan pemerintah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai beberapa proyek justru merugikan masyarakat, seperti pemagaran laut di PIK 2 dan eksploitasi tambang di lingkungan kampus. Selain itu, kebijakan impor LPG dinilai tidak sejalan dengan upaya kemandirian energi nasional.
Dalam pernyataan resminya, mereka menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan segelintir pihak.
Berikut beberapa tuntutan yang mereka ajukan:
1. Pencabutan Status PSN di PIK 2 dan penindakan terhadap pihak yang diduga merampas hak rakyat.
2. Pemberhentian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai bertanggung jawab atas kebijakan yang memperburuk kondisi ekonomi.
3. Penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, guna melindungi dunia pendidikan dan kelestarian lingkungan.
4. Penolakan impor LPG, dengan harapan percepatan industrialisasi nasional untuk mendukung kemandirian energi dan ekonomi dalam negeri.
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan, energi, dan layanan publik.
6. Penghentian keterlibatan TNI-Polri dalam proyek PSN, agar fokus pada tugas utama mereka sesuai amanat konstitusi.
7. Akuntabilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam hal kebijakan ekonomi yang dinilai berdampak negatif bagi masyarakat luas.
Gerakan ini mencerminkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik agar lebih berpihak kepada rakyat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi krisis ekonomi serta menegakkan keadilan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945.
(Laporan oleh Kada Ginting)
Penerbit : Karina
