Soroti WUP Sekitar Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Badak Jawa, GMNI Banten Pertanyakan Komitmen Pemda

SERANG, infonarasi.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Provinsi Banten mempertanyakan komitmen pemerintah daerah menyusul ditetapkannya perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua DPD GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menilai munculnya zonasi tambang di sekitar habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) menghadirkan tanda tanya besar terhadap arah kebijakan perlindungan lingkungan di Banten.
“Ada apa dengan Pemerintah Provinsi Banten? Ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang? Ketika Ujung Kulon membutuhkan perlindungan, mengapa justru muncul kebijakan penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitarnya? Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membuka ruang eksploitasi daripada memastikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya,” kata Zein dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026) malam.
Zein menegaskan, masyarakat Banten tidak boleh hanya menjadi penonton ketika ruang hidup dan kekayaan ekologisnya dipertaruhkan.
Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang diminta menjelaskan secara terbuka mengenai proses, pertimbangan ekologis, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan WUP tersebut.
Di sisi lain, GMNI Banten juga mengkritisi wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo.
Menurut Zein, pembahasan pemindahan satwa langka tersebut tidak boleh mengaburkan kewajiban negara dalam menjamin keamanan habitat aslinya di Banten.
“Jangan sampai kita sibuk mencari rumah baru bagi Badak Jawa, tetapi gagal menjaga rumah yang selama ini menjadi tempatnya bertahan hidup. Jangan pindahkan badaknya, sementara persoalan perlindungan habitatnya tidak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Berpijak pada perspektif Marhaenisme, GMNI Banten menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, mereka mendesak Gubernur Banten membuka proses penentuan WUP secara transparan, meminta Bupati Pandeglang menjelaskan langkah perlindungan pesisir, serta mendorong Kementerian ESDM mengevaluasi keputusan tersebut berdasarkan aspek ekologis.
Selain itu, GMNI meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa di TNUK dan mendesak DPRD Banten serta DPRD Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka.
Zein menyatakan pihaknya siap mengonsolidasikan masyarakat Pandeglang, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk mengawal isu ini melalui audiensi, kajian kebijakan, hingga aksi damai.
“Ujung Kulon bukan komoditas, bukan ruang kosong untuk kepentingan ekonomi, dan bukan warisan yang boleh dipertaruhkan oleh kebijakan sesaat,” tutup Zein.
Sebagai informasi, terkait isu yang sama, Pemerintah Provinsi Banten melalui Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah sebelumnya menyatakan keberatan atas rencana pemindahan Badak Jawa keluar dari Banten karena satwa tersebut merupakan identitas daerah.
Adapun Dinas ESDM Banten menyatakan penetapan peta WUP di perairan sekitar Ujung Kulon telah melalui sinkronisasi tata ruang lintas lembaga, sementara Kementerian Kehutanan membantah keterkaitan wacana relokasi satwa langka itu dengan kepentingan pertambangan. (sg)







