BMPP Tolak Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Tegaskan Ujung Kulon Habitat Alami Terakhir di Dunia
PANDEGLANG, infonarasi.com – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari Banten Muda Penggiat Pariwisata (BMPP) Provinsi Banten.
Wacana yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut dinilai menjadi perhatian serius bagi masyarakat Banten, terutama kalangan pegiat lingkungan, konservasi, dan sektor pariwisata.
Ketua Umum BMPP Provinsi Banten, Cory Cika Agustina, menyatakan bahwa pihaknya menolak keras pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya. Menurutnya, penolakan ini bukan didasari sentimen kedaerahan semata, melainkan menyangkut kelangsungan hidup spesies langka, keseimbangan ekosistem, serta tanggung jawab menjaga kekayaan hayati Indonesia yang tak ternilai.
“Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Kawasan di ujung barat Pulau Jawa ini adalah habitat alami terakhir badak Jawa yang masih bertahan di dunia dan telah diakui secara internasional sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Fakta ini menjadi pengingat bahwa Ujung Kulon memiliki nilai konservasi yang sangat besar bagi Indonesia dan dunia,” ujar Cory dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026).
Cory menegaskan bahwa strategi penyelamatan badak bercula satu seharusnya berfokus pada penguatan perlindungan habitat asli, peningkatan pengawasan kawasan, mitigasi risiko bencana, serta pemulihan ekosistem di Ujung Kulon. Ia mengingatkan bahwa proses pemindahan satwa langka dengan populasi terbatas memiliki risiko tinggi.
“Perubahan lingkungan, proses adaptasi, kondisi kesehatan, ketersediaan pakan, hingga tekanan selama proses translokasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sampai upaya yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menghadirkan risiko baru bagi keberlangsungan spesies yang hendak kita lindungi,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran soal potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, Cory menilai bahwa relokasi bukanlah solusi yang menjamin keselamatan mutlak. Bencana alam tidak dapat dihilangkan sepenuhnya hanya dengan berpindah lokasi, karena kawasan tujuan pun memiliki risiko bencana, perubahan iklim, dan gangguan ekosistem tersendiri.
“Keputusan sebesar ini tidak seharusnya hanya bertumpu pada kekhawatiran terhadap potensi bencana di satu kawasan tanpa disertai perbandingan risiko, kajian ilmiah komprehensif, serta penilaian menyeluruh terhadap kelayakan habitat tujuan. Mitigasi bencana di Ujung Kulon harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem pemantauan, kesiapsiagaan, perlindungan habitat, dan strategi penyelamatan satwa,” papar Cory.
Ia menambahkan, apabila pengembangan habitat kedua dipandang sebagai alternatif konservasi, langkah itu tetap wajib melalui penelitian ilmiah mendalam tanpa mengorbankan perlindungan habitat asli di Ujung Kulon. Baginya, keselamatan badak Jawa harus dibangun melalui sistem konservasi yang terukur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, bukan sekadar perpindahan geografis.
Dari perspektif pariwisata dan sosio-kultural, BMPP menekankan bahwa badak Jawa adalah ikon, kebanggaan, dan identitas Provinsi Banten yang memiliki nilai historis, ekologis, edukatif, dan simbolis. Keberadaannya menjadi daya tarik utama pengembangan ekowisata berbasis konservasi.
“Pariwisata tidak boleh hanya berbicara tentang kunjungan wisatawan, pembangunan destinasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Kita ingin generasi muda Banten tetap dapat mengenal, mempelajari, dan membanggakan badak Jawa. Jangan sampai suatu hari nanti Ujung Kulon hanya dikenal sebagai tempat asal badak Jawa, sementara satwanya sendiri sudah tidak lagi menjadi bagian dari ekosistemnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, BMPP berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas bersama para ahli konservasi, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sekitar Ujung Kulon, serta komunitas peduli lingkungan. Kebijakan terkait satwa langka wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kajian ilmiah jangka panjang.
“Banten tidak boleh hanya ditempatkan sebagai wilayah lokasi keberadaan badak Jawa, tetapi harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap pembahasan kebijakan. Menjaga badak Jawa berarti menjaga Ujung Kulon, dan menjaga Ujung Kulon berarti menjaga salah satu kebanggaan terbesar Banten,” tutup Cory. (sg)







