Suara dari Pelataran Kampus: Menakar 2 Tahun Kepemimpinan Saipullah-Atika di Tengah Dilema Emas Hitam dan Angka Kemiskinan Madina
Ciputat,infonarasi.com – Di bawah terik matahari Jakarta, Sabtu (31/10/2026), sekelompok anak muda asal Sumatera Utara berkumpul di Pelataran FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
Di sana, Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal (HM Madina) Jakarta menggelar Mimbar Bebas. Agenda mereka satu: menakar secara kritis dua tahun perjalanan duet Bupati Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution memimpin Kabupaten Mandailing Natal sejak dilantik hingga menjelang Maret 2027 nanti.
Narasi kritis itu tidak hanya disampaikan lewat pengeras suara, tetapi juga dibalut lewat karya sastra. Melati Media Syaputri Syukri, salah satu kader mahasiswa, membacakan puisi bertajuk “Mandailing, di Bawah Matahari yang Sama”.
Puisi itu merekam jeritan hati masyarakat pedesaan Madina yang ruang hidupnya terancam ekosistem yang rusak, fasilitas sekolah yang minim, serta akses jalan yang terisolasi.
Dilema Penertiban PETI
Isu utama yang memicu perdebatan panjang adalah eksistensi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Persoalan ekologis ini laksana buah simalakama bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, Pemkab Madina sudah bergerak progresif dengan menerbitkan Surat Penghentian PETI nomor 660/0698/DLH/2025 ke 12 kecamatan terindikasi, hingga membentuk Satgas Penanganan PETI lewat SK Bupati per Juni 2026.
Langkah konkret pun terlihat saat Satgas memusnahkan kotak penyaring dan menyita tiga mesin dongfeng di DAS Batang Gadis, Kotanopan, September lalu.
Namun di sisi lain, ada urusan isi perut rakyat yang dipertaruhkan. Bupati Saipullah Nasution sempat menyatakan kepada ANTARA bahwa lebih dari 10 ribu orang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang ini—baik pekerja alat berat, mesin dompeng, maupun pendulang tradisional.
Mahasiswa mendesak pemerintah agar penertiban hukum dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja alternatif yang aman dan pemulihan (rekultivasi) lingkungan.
Paradoks Angka Statistik BPS
Sorotan mahasiswa juga tertuju pada sektor infrastruktur jalan. Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Madina 2026, tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 baru menyentuh 61,39 persen, dengan target tahun 2026 sebesar 62 persen.
Mahasiswa menilai keterbatasan akses di pelosok desa masih menghambat distribusi pertanian dan layanan kesehatan.
Padahal di saat bersamaan, data makro BPS Madina menunjukkan grafik yang menggembirakan. IPM Madina meroket menjadi 74,26 pada 2025. Persentase penduduk miskin pun menyusut dari 8,69 persen (2024) menjadi 7,91 persen pada Maret 2025.
Ketua Umum HM Madina Jakarta, Rabiatul Adawiyah, menggarisbawahi bahwa penurunan angka kemiskinan dan kenaikan IPM adalah prestasi yang patut dihargai, namun belum cukup jika tidak diiringi dengan pemerataan fasilitas. Mahasiswa menuntut transparansi capaian serta kehadiran nyata negara di wilayah-wilayah perbatasan. (red)
