KMD Tuntut Transparansi dan Akuntabilitas di Bapenda Banten
Serang (infonarasi.com) – Ratusan anggota Keluarga Mahasiswa Demokrasi (KMD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten pada Senin (9/12/2024). Aksi ini bertujuan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda.
Dalam orasi mereka, mahasiswa KMD mengungkapkan dugaan adanya monopoli proyek dan pungutan liar oleh oknum di institusi tersebut. Perwakilan KMD menuding Sekretaris Bapenda terlibat dalam praktik penunjukan langsung pada sejumlah proyek yang dinilai berpotensi merugikan negara.
“Dugaan pungutan ilegal sebesar 20% dari nilai kontrak telah merugikan masyarakat. Kami mendesak aparat segera mengusut tuntas kasus ini,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Bapenda dalam praktik pungutan liar yang terjadi di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di Banten. Mereka menuntut agar pelayanan publik di Bapenda dibebaskan dari tindakan korupsi dan pungutan ilegal.
KMD menuntut beberapa hal utama:
1. Pengusutan tuntas dugaan korupsi dan pungutan liar oleh oknum di Bapenda.
2. Pembenahan sistem pengelolaan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku pungli di lingkungan Samsat Banten.
“Masyarakat berhak atas pelayanan yang bersih, jujur, dan bebas dari pungli. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang,” tegas orator lainnya.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang mendukung desakan untuk pembenahan di Bapenda. KMD juga menyatakan kesiapan untuk melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap adanya pembenahan internal di Bapenda serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Aksi ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap institusi pemerintah.
Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini dan memastikan terciptanya pelayanan publik yang bersih, efektif, dan profesional. (Red)
