KNPI Pandeglang Desak Transparansi APBD dan Evaluasi Kepemimpinan Daerah
Pandeglang – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 25 Juni 2025, sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aksi ini menyoroti kurangnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Dalam aksinya, KNPI menyampaikan tujuh tuntutan utama, di antaranya: evaluasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, penolakan terhadap APBD 2025 yang dinilai elitis dan tidak pro-rakyat, serta desakan atas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan.
KNPI juga menuntut transparansi anggaran yang lebih baik dan mengecam upaya politisasi organisasi kepemudaan oleh pemerintah daerah.
“Kami mendesak agar anggaran daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar untuk kegiatan seremonial yang boros dan tidak berdampak,” tegas Ahmad Syafaat, perwakilan KNPI Pandeglang dalam orasinya.
Aksi ini turut diikuti oleh berbagai elemen pemuda dan masyarakat yang menyuarakan keprihatinan atas ketidakadilan anggaran. KNPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak-hak rakyat dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk ketimpangan dan ketidakadilan,” pungkas Ahmad.
(bin)
