Investasi Irigasi Hampir Rp1 Triliun, Petani Lebak Rasakan Manfaat Nyata Setelah Puluhan Tahun

INFONARASI.COM  – Setelah puluhan tahun bergelut dengan saluran irigasi yang rusak, petani di Kabupaten Lebak, Banten, akhirnya mulai menikmati infrastruktur irigasi yang lebih layak. Perbaikan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Sinergi pendanaan antara pemerintah pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui APBD menghadirkan perubahan nyata di salah satu lumbung pangan utama Provinsi Banten tersebut.

Kabupaten Lebak selama ini menjadi salah satu sentra produksi padi terbesar di Banten. Karena itu, pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai prioritas rehabilitasi jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air bagi ribuan hektare sawah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan Pemprov Banten terus memperkuat pembangunan infrastruktur pertanian melalui dukungan APBD yang disinergikan dengan pendanaan APBN.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci percepatan rehabilitasi jaringan irigasi sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Komitmen Pemprov Banten melalui arahan Pak Gubernur Andra Soni adalah membangun dari desa. Karena itu, APBD kami arahkan untuk mendukung infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Selain program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), kami juga memprioritaskan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi. Sinergi dengan pemerintah pusat melalui APBN membuat cakupan pembangunan menjadi lebih luas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh petani,” ujar Arlan.

Melalui pendanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air melaksanakan rehabilitasi jaringan utama Daerah Irigasi (DI) Cisiih, Cibinuangeun, dan Cibanten dengan pelaksana PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp136,21 miliar.

Proyek tersebut menghasilkan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 26,86 kilometer, pembangunan jalan inspeksi sepanjang 14,17 kilometer, serta peningkatan layanan irigasi bagi areal persawahan seluas 3.094 hektare.

Selain menunjang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan inspeksi juga mempermudah akses petani menuju lahan sehingga biaya pengangkutan hasil panen dapat ditekan secara signifikan.

Secara keseluruhan, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di Provinsi Banten diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Pada 2025, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,91 miliar melalui APBD untuk tujuh paket rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi, yakni DI Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui APBN 2025 mengalokasikan sekitar Rp521,28 miliar untuk merehabilitasi 12 daerah irigasi di Banten, yaitu DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.

Komitmen pembangunan berlanjut pada 2026. Pemprov Banten kembali mengalokasikan sekitar Rp24,30 miliar melalui APBD untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.

Di sisi lain, pemerintah pusat mengalokasikan Rp390,70 miliar melalui APBN 2026 untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi, yakni Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.

“Total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025–2026 mencapai sekitar Rp985,19 miliar, terdiri atas Rp911,98 miliar dari APBN dan Rp73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten,” kata Arlan.

Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak, Abeng (60), mengaku persoalan perebutan air yang selama puluhan tahun menjadi sumber konflik antarpetani kini mulai teratasi.

Menurutnya, sejak dekade 1980-an, setiap memasuki musim tanam kedua petani kerap berselisih karena berebut pasokan air dari Bendung Cikoncang Ketapang.

“Kalau dulu setiap musim tanam kedua selalu ribut soal air. Yang tidak kebagian air marah, yang kebagian juga khawatir. Itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an,” katanya saat ditemui di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (8/7/2026).

Selain persoalan air yang kini lebih terjamin, Abeng mengatakan petani juga lebih mudah memperoleh pupuk melalui kios pengecer serta solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian.

Perubahan yang paling terasa, menurutnya, adalah keberadaan jalan inspeksi di sepanjang saluran irigasi.

“Dulu jalannya masih becek. Ongkos angkut gabah sekitar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per karung, bahkan saat musim hujan bisa mencapai Rp40 ribu. Sekarang turun menjadi sekitar Rp10 ribu sampai Rp15 ribu per karung. Ongkos produksi jauh lebih ringan,” ujarnya.

Meski mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, Abeng berharap rehabilitasi jaringan irigasi terus dilanjutkan hingga seluruh wilayah layanan memperoleh manfaat yang sama.

“Selama sekitar 30 tahun irigasi ini terbengkalai. Baru sekarang benar-benar diperhatikan pemerintah. Mudah-mudahan terus dilanjutkan,” katanya.

Hal senada disampaikan petani asal Desa Bolang, Aman (62). Ia mengaku sebelum jaringan irigasi diperbaiki, petani bahkan kesulitan melakukan satu kali masa tanam dalam setahun akibat keterbatasan pasokan air.

Kini, setelah saluran irigasi berfungsi lebih baik, petani mampu melakukan dua kali tanam, bahkan di beberapa lokasi mencapai tiga kali musim tanam dalam setahun.

“Alhamdulillah, sekarang bisa dua kali tanam, bahkan ada yang tiga kali. Kemarin saya panen sekitar 27 ton dari lahan enam hektare, besok masih ada empat hektare yang mau dipanen,” katanya.

Aman juga mengatakan keberadaan jalan inspeksi mempermudah kendaraan mengangkut gabah dari sawah menuju rumah maupun tempat penggilingan. Biaya angkut yang sebelumnya mencapai Rp25 ribu hingga Rp40 ribu per karung saat musim hujan kini turun menjadi sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per karung.

Selain itu, ia mengaku tidak lagi kesulitan memperoleh pupuk maupun solar bersubsidi untuk kebutuhan alat mesin pertanian.

“Dulu kami susah air, pupuk juga susah, jalan rusak. Sekarang irigasi sudah bagus, jalan juga bagus. Kami benar-benar merasakan manfaatnya. Terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden dan Bapak Gubernur Andra Soni,” ujarnya. (adv)