Aktivis Nilai RDP DPRD Kab. Serang Politis Seolah Cari Panggung di Atas Derita Korban Banjir

SERANG – (infonarasi.com) – Sahril Anwar (Koordinator Koalisi Pemuda Desa Indonesia), melontarkan kritik terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang yang digelar di tengah situasi banjir dan bencana yang masih berlangsung.

Menurut Sahril, RDP tersebut bukan sekadar evaluasi, melainkan terkesan sebagai manuver politik yang kontraproduktif, karena dilakukan saat pemerintah daerah sedang berjibaku di lapangan menyelamatkan warga.

“RDP ini terasa sangat politis. Di saat warga masih terendam, di saat aparat dan OPD masih evakuasi dan distribusi logistik, DPRD malah sibuk membangun narasi seolah Pemkab gagal. Ini bukan membantu, ini melemahkan,” tegas Sahril, Kamis (29/1/2026).

Sahril menegaskan, bencana banjir yang terjadi saat ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia menyebut, banjir separah sekarang merupakan akumulasi kebijakan bertahun-tahun dari pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

“Kalau bicara banjir separah ini, jangan pura-pura lupa. Ini akumulasi kebijakan pemerintah silam yang tidak pro-lingkungan. Dari tata ruang yang semrawut, pengawasan yang longgar, sampai pembiaran kerusakan daerah resapan,” ujarnya.

Menurutnya, sangat tidak adil jika pemerintahan yang baru berjalan justru dijadikan sasaran tunggal, seolah menjadi penyebab utama, padahal problem banjir adalah warisan struktural.

Sahril juga menyentil DPRD yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Aneh. Selama sekitar lima belas tahun pemerintahan sebelumnya, DPRD tidak pernah segencar ini menggelar RDP.

Sekarang baru muncul, pas bencana. Ini wajar kalau publik menilai ada agenda lain,” kata Sahril.

Ia menilai, di saat rakyat membutuhkan dukungan dan solidaritas, justru muncul forum yang lebih kental aroma politik ketimbang empati.

PEMKAB SIGAP

Sahril menegaskan, penanganan bencana oleh Pemkab Serang dan OPD saat ini patut diapresiasi. Ia menyebut fakta lapangan menunjukkan bahwa di tengah banjir besar, tidak ditemukan korban meninggal akibat kelalaian pemerintah daerah.

“Kalau mau objektif, Pemkab Serang sudah luar biasa. Dari banyak titik banjir, korban meninggal hanya dua. Satu karena struk di Padarincang, satu tenggelam di Binuang yang juga diketahui ODGJ dan sulit diarahkan. Ini bukan karena kelalaian Pemda,” ungkapnya.

Sahril menilai, jika pemerintah daerah benar-benar lalai, korban jiwa bisa jauh lebih besar.

RDP yang Menggiring Opini Negatif Itu Bencana Baru

Lebih lanjut, Sahril menyebut bahwa membangun opini seolah pemerintah gagal saat situasi bencana adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan masyarakat.

“RDP yang menggiring opini negatif itu bencana baru. Bencana politik. Dampaknya bisa lebih merusak: memecah kepercayaan publik, melemahkan koordinasi, dan menurunkan semangat petugas di lapangan,” tegasnya.

Sahril menutup pernyataannya dengan ajakan tegas agar DPRD tidak sekadar menjadi komentator, tetapi hadir nyata di tengah rakyat.

“Kalau DPRD serius ingin membantu, turun ke lapangan, bantu rakyat, kawal anggaran penanganan bencana, dorong kebijakan jangka panjang. Jangan malah sibuk membangun panggung kritik di atas derita warga,” pungkasnya.***